Internasional

Peran Indonesia dalam Pembangunan Negara-negara Melanesia

Indonesia telah menyatakan siap menjadi mitra pembangunan bagi Melanesian Spearhead Group (MSG), dengan fokus pada sektor ekonomi biru, ketahanan lingkungan, perdamaian, keamanan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan infrastruktur.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam konferensi MSG ke-23 di Suva, Fiji, yang diadakan pada 18-23 Juni 2025.

Arrmanatha menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan kemajuan harus menjadi prioritas kerja MSG untuk memberikan dampak nyata bagi komunitasnya.

“Kita harus fokus pada hasil konkret, seperti penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, serta memperkuat perdagangan dan pendidikan,” ungkap Arrmanatha lewat keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (24/6/2025).

Ia juga menyoroti bahwa negara-negara MSG memiliki kekuatan strategis di kawasan Pasifik dengan cakupan 86 persen populasi, 98 persen Produk Domestik Bruto (PDB), serta hampir separuh dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wilayah tersebut.

“Dengan melimpahnya sumber daya alam dan kekuatan sumber daya manusia, negara-negara MSG pasti bisa dan harus menjadi pemimpin di kawasan Pasifik,” jelas dia.

Konferensi MSG ke-23 ini dipimpin oleh Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Ligamamada Rabuka, dan dihadiri oleh para pemimpin negara anggota MSG serta Australia dan Tiongkok sebagai tamu kehormatan.

Partisipasi Indonesia di KTT MSG kali ini juga menandai sepuluh tahun keanggotaannya sebagai Associate Member (AM), memperlihatkan komitmen kuat Indonesia untuk memajukan perdamaian dan kemakmuran di kawasan Pasifik.

Melanesian Spearhead Group adalah organisasi antar-pemerintah yang terdiri dari negara-negara Melanesia di Pasifik, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis Kaledonia Baru (FLNKS).

Tujuan organisasi ini adalah untuk mempromosikan kerja sama di bidang ekonomi, budaya, dan politik serta menyuarakan aspirasi bersama negara anggotanya, terutama yang berkaitan dengan isu Melanesia.