Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa proyek revitalisasi tambak di pantai utara Jawa Barat akan menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan pekerjaan.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Proyek ini tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memberikan manfaat tambahan berupa pengadaan perumahan bagi para pekerja.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Trenggono menambahkan bahwa peran serta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat penting. Proyek ini melibatkan investasi lebih dari Rp26 triliun untuk budidaya di wilayah pantura.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Untuk meningkatkan hasil produksi perikanan dan mendukung ketahanan pangan melalui protein ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memulai revitalisasi 78 ribu hektare tambak produktif rendah di pantai utara Jawa.
Proses revitalisasi ini akan dijalankan secara bertahap mulai tahun 2025, dimulai di Provinsi Jawa Barat. Tahap pertama akan mencakup 20.413,25 hektare tambak di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi tambak Pantura, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan pada 25 Juni 2025 antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang fokus pada Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru.
Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Selain itu, Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu juga disahkan seputar Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya.
—
