Presiden Prabowo Subianto mengundang investor asing dari negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah untuk ambil bagian dalam proyek nasional Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa.

Ajakan ini disampaikan oleh Prabowo dalam pidato penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), pada Kamis (12/6/2025).

“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo.

Dia menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memulai proyek strategis nasional ini, yang merupakan infrastruktur vital dalam menghadapi ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,” kata dia.

Proyek yang membentang sejauh 500 kilometer dari Banten ke Gresik, Jawa Timur ini, telah direncanakan sejak tahun 1995, dengan estimasi biaya sekitar US$ 80 miliar, dan diperkirakan tahap awal di Teluk Jakarta akan memakan waktu 8 hingga 10 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,” kata Prabowo.

Prabowo menambahkan bahwa untuk memajukan proyek besar ini, akan dibentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, yang akan memastikan sinergi optimal antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.

“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,” jelas Prabowo.

—