Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, mengusulkan agar proses seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diperketat. Usulan ini muncul setelah adanya protes terhadap mantan penerima beasiswa berinisial DS yang dinilai tidak menunjukkan rasa nasionalisme, serta dugaan pelanggaran komitmen oleh pasangannya.

“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan,” kata Habib di Jakarta, Senin.

Habib menegaskan pentingnya integritas dan komitmen dari penerima beasiswa, karena dana yang digunakan adalah milik negara. Setiap rupiah dari LPDP merupakan amanah yang membawa konsekuensi besar dalam bentuk tanggung jawab moral dan hukum.

Menurut Habib, insiden ini menjadi pengingat bagi pemerintah agar lebih mendalami aspek integritas dan komitmen kebangsaan dalam proses seleksi, bukan hanya fokus pada pencapaian akademis. Program LPDP seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia secara keseluruhan.

Dia berpendapat bahwa hasil dari peningkatan kualitas SDM harus memberi manfaat lebih luas bagi bangsa dan negara, bukan hanya kepada individu. Habib juga mengusulkan agar pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap alumni LPDP untuk memastikan komitmen mereka. Dia mendukung langkah LPDP untuk memanggil pihak yang terlibat guna klarifikasi dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran.

“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,” kata Habib.

—