Menyusul keluhan warga mengenai penumpukan 116 ton sampah di Pasar Cimanggis, Tangerang Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) segera melakukan tindakan dengan tujuan mencegah dampak lingkungan yang lebih serius.

“Kami merespons cepat aduan warga dengan memastikan pengangkutan sampah dan penataan lokasi berjalan. Ke depan, KLH/BPLH mendorong penguatan sistem penampungan dan pengawasan agar persoalan sampah di pasar dapat dikendalikan secara berkelanjutan,” ujar Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam konfirmasi dari Jakarta, Kamis.

Persoalan ini muncul setelah warga melaporkan tumpukan sampah yang menggunung, hampir menyentuh atap pasar. Situasi tersebut menyebabkan bau menyengat yang mengganggu dan dapat mencemari lingkungan sekitar.

Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dan Dinas Pasar langsung dikerahkan untuk mengatasi kondisi ini, melakukan pengangkutan sejak malam hingga pagi hari.

Sampah yang diangkut mencakup hasil aktivitas pasar serta limbah rumah tangga warga setempat. Saat ini, area tersebut mulai dibersihkan secara bertahap.

KLH bersama BPLH juga membuat rencana untuk pengerasan lokasi dan menyediakan kontainer sebagai tempat penampungan sementara (TPS).

Truk khusus akan ditempatkan di lokasi yang sudah dibersihkan untuk menangani sampah pasar agar tidak kembali menumpuk.

Selain itu, KLH/BPLH mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) di area rawan pembuangan ilegal untuk memelihara kebersihan secara berkelanjutan.

Masalah penumpukan ini terjadi setelah TPA Cipeucang ditutup sementara selama sepuluh hari akibat proses penataan dan normalisasi saluran air serta kali yang tertutup sampah.

Proses penataan diperkirakan memakan waktu hingga satu bulan. Sementara itu, alokasi sampah diarahkan ke 54 TPS3R dengan kapasitas 99 ton per hari dan dua TPST berkapasitas 14 ton sehari guna menjaga keberlangsungan layanan persampahan.

KLH dan BPLH memastikan bahwa penanganan sampah di Pasar Cimanggis adalah bagian dari upaya untuk memperkuat pengelolaan sampah perkotaan yang lebih responsif, kolaboratif, serta berorientasi pada perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup masyarakat.

“Kami akan mengawal tindak lanjut di lapangan dan memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan, dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Hanif Faisol Nurofiq menutup pernyataannya.

—