Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian. Langkah ini dinilai penting untuk menambah nilai produk pertanian, membuka peluang kerja, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat.

“Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,” kata Mentan setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Mentan menunjukkan potensi ekonomi besar yang bisa diperoleh dari hilirisasi komoditas kelapa di Indonesia.

“Kita hilirisasi kelapa dalam menjadi coconut milk danmenjadi VCO (Virgin Coconut Oil), harganya bisa naik sampai 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat kenaikannya, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, dikali lima puluh, itu akan menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru kelapa,” jelas Mentan.

Selain kelapa, pemerintah juga memfokuskan hilirisasi pada komoditas gambir yang telah menyuplai 80% kebutuhan dunia. Produk turunan gambir dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari tinta Pemilu hingga kebutuhan rumah tangga.

Di sektor sawit, pemerintah berencana mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, dan mentega.

“Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,” imbuh Amran.

Untuk mendukung percepatan hilirisasi, pemerintah akan memanfaatkan anggaran Rp 9,95 triliun guna mengembangkan program perkebunan dan hortikultura.

“Kita akan berikan benih, bibit kepada seluruh petani Indonesia. Luar perkebunan kakao, kopi, kelapa dalam, mente, dan pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” kata Mentan.

—