Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya mengenai praktik korupsi yang mengakar dalam birokrasi, BUMN, dan BUMD. Praktik korupsi ini dinilai sebagai tantangan terbesar yang harus segera diatasi oleh bangsa Indonesia.

Diungkapkan bahwa korupsi yang sudah lama mengakar ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,” ujar Prabowo dalam pidato di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pada awal 2025, pemerintah berhasil mengidentifikasi dan menyelamatkan dana APBN sebesar Rp 300 triliun yang berisiko dikorupsi, termasuk dalam anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyoroti masalah serius lainnya yaitu kebocoran kekayaan nasional yang dapat membuat Indonesia menjadi negara gagal jika tidak segera ditangani. Langkah-langkah strategis dibutuhkan meski mungkin tak populer di masyarakat.

Ia menyinggung pula distorsi ekonomi yang menyebabkan banyak rakyat tidak menikmati sepenuhnya pertumbuhan ekonomi yang stabil pada rata-rata 5% selama tujuh tahun terakhir. Masih banyak petani yang kesulitan menjual hasil panen dan rakyat yang sulit mendapatkan layanan kesehatan.

Terlepas dari tantangan tersebut, Prabowo menyampaikan capaian positif seperti pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% pada Kuartal II 2025 dan peningkatan realisasi investasi hingga Rp 942 triliun di Semester I 2025, naik 13,6% dari tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,” ucap Prabowo. (N-7)

—